Putusan MKRI: Pancasila Tidak Termasuk Empat Pilar

 521 total views,  4 views today

Pancasila sebagai dasar negara Indonesia harus dijadikan pedoman hidup berbangsa dan bernegara rakyat Indonesia. Rumusan otentik Pancasila termaktub dalam alinea ke-4 Pembukaan UUD 1945, yakni: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam sidang BPUPKI, upaya merumuskan dasar negara terdapat usulan-usulan pribadi yang dikemukakan. Namun nama “Pancasila” pertama kali disampaikan oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945: “Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan ketuhanan, lima bilangannya. Namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa – namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.”

Soekarno mengusulkan lima asas yang disebut Pancasila yaitu: Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme dan peri kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan sosial, Ketuhanan yang Maha Esa. Kelima asas tersebut dapat diperas menjadi Trisila yaitu: Sosionasionalisme, Sosiodemokrasi, Ketuhanan yang berkebudayaan. Bahkan Trisila dapat diperas sebagai Ekasila yakni gotong-royong. Artinya, kelima asas tersebut satu-kesatuan. Pada akhirnya lima asas bernama Pancasila disetujui dengan perubahan urutan dan redaksinya.

Sejak orde lama, tanggal 1 Juni telah diperingati sebagai hari lahir Pancasila. Namun setelah orde reformasi berkuasa, hari lahirnya Pancasila tersebut dipersoalkan. Presiden Joko Widodo mengambil langkah menerbitkan Keppres nomor 24/2016 tentang Hari Lahir Pancasila yang menetapkan tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Selesailah perdebatan masalah kapan hari lahir Pancasila. Namun, permasalahan ke  depannya adalah Keppres tersebut diganti oleh Presiden berikutnya.

Empat Pilar Kebangsaan

Taufiq Kiemas, Ketua MPRRI, pada bulan Maret 2013 menggagas 4 pilar kebangsaan Indonesia, yakni: Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, dan NKRI. Namun Putusan MKRI nomor 100/PUU-XI/2013 tanggal 3 April 2014 menyatakan, bahwa frasa “empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu” dalam Pasal 34 ayat (3b) huruf a UU Nomor 2/2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Jimly Asshiddiqie, menegaskan bahwa Putusan MKRI tersebut perlu menjadi perhatian semua pihak dan harus dijadikan pegangan. Tidak perlu ada perdebatan lagi mengenai frasa empat pilar kebangsaan, karena Pancasila tidak seharusnya ditempatkan sebagai salah satu pilar. Pancasila adalah dasar negara, filsafat hidup bangsa.

Hakim konstitusi Arif Hidayat, salah satu hakim pemeriksa dalam Putusan MKRI tersebut, meskipun sependapat dalam amar Putusan, namun mempunyai alasan berbeda. Bahwa diskursus kedudukan Pancasila sebagai dasar negara menjadi perdebatan sejak istilah empat pilar dipopulerkan. Pemahaman yang menganggap Pancasila sebagai pilar tidaklah tepat. Pancasila bukan pilar, melainkan dasar negara sebagaimana dimaksud alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Pancasila merupakan kristalisasi jiwa bangsa (volkgeist) Indonesia yang memiliki sifat religius, kekeluargaan, gotong-royong, dan toleran. Pancasila merupakan ruh (spirit) yang menjiwai batang tubuh UUD 1945 dan seluruh aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Istilah “empat pilar” yang memasukkan Pancasila sebagai salah satu pilar tidak tepat dan tidak memiliki pijakan yuridis konstitusional. Tidak boleh dimaknai bahwa Pancasila memiliki kedudukan yang sama dengan UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan NKRI. Masing-masing memiliki kedudukan, karakter, dan fungsi. Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. UUD 1945 sebagai konstitusi negara. Bhineka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa. NKRI sebagai bentuk negara.

Menurut Soekarno, Pancasila itu philosofische grondslag. Menurut Notonagoro, Pancasila itu staatsfundamentalnorm. Pancasila sebagai rechtsside bersifat permanen, memberikan arah politik hukum nasional. UUD sebagai politik hukum dasar bersifat semi-permanen. Pancasila tidak boleh diubah meskipun UUD diubah (diamandemen). Pancasila adalah certificate of birth. Sehingga Pancasila itu harga mati, tidak boleh dikurangi apalagi diganti. Kita wajib pahami dan laksanakan dalam perilaku sehari-hari, bahwa Pancasila Harga Mati.

Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *