Merajut Bhineka Tunggal Ika Dengan Devide Et Impera, Mungkinkah?

 475 total views,  4 views today

Beberapa hari ini medsos pun media mainstraim diramaikan oleh video sekelompok orang berseragam ormas menggeruduk dan membentak-bentak seorang ulama di Rembang Pasuruan.

Ulama tersebut dituduh telah menyebarkan ajaran khilafah. Padahal secara hukum sampai detik ini tidak ada larangan mempelajari perihal khilafah. Dia dituduh anggota HTI (padahal kita tahu HTI kan sudah tidak ada ormasnya, bukan?).

Sempat keluar pernyataan dari seorang lelaki berseragam (konon dia anggota DPRD), bahwa HTI adalah organisasi terlarang. Bahkan dia sempat melontarkan kata-kata HTI sama dengan PKI.

Akibat pernyataan tersebut, ramai bermunculan reaksi keras dari berbagai pihak.

Beberapa tahun lalu saya diwawancara oleh Koran Sindo mengenai Perppu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas yang terus menuai pro dan kontra. Menurut saya tidak ada satupun keputusan Pemerintah yang menyatakan bahwa HTI merupakan organisasi terlarang.

Sehingga mantan anggota HTI orang per orang melakukan kegiatan sebagai suatu hak warga negara adalah sah-sah saja, selama mereka tidak melakukan pelanggaran hukum.

Berikut wawancara saya dengan Koran Sindo beberapa tahun silamm:

YOGYAKARTA – Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) terus menuai pro dan kontra.

Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) menilai, perpu ini tidak akan bisa berlaku efektif, kecuali dijalankan secara diktatorial.

“Perpu Jokowi (Perppu 2/2017) ini adalah Perppu Tirani,” kata Ketua Lajnah Tanfidziyah MMI, Irfan S Awwas kepada Koran SINDO, di Yogyakarta, Jumat (14/7/2017).

Menurut Irfan, Perppu yang dibuat di Pemerintah Joko Widodo (Jokowi) ini inkonstitusional. Serta ditolak oleh pakar hukum dan orang-orang yang berpikir adil dan demokratis.

“Pertanyannya, apa salah ormas Islam terhadap rezim Jokowi? dituduh anti-Pancasila faktanya apa? Sementara ancaman syiah dan komunis di depan mata dibiarkan. Rezim Jokowi telah memfitnah ormas Islam sebagai anti-Pancasila tanpa alasan konstitusional,” ucapnya.

Sementara itu, pakar hukum Universitas Cokroaminoto Yogyakarta (UCY), Khambali menduga, Perppu Ormas diterbitkan lantaran pemerintah baru menyadari jika UU Nomor 17/2013 tentang Ormas terlalu longgar.

(Baca juga: GNPF MUI Nilai Perppu Ormas Bentuk Arogansi Pemerintah)

Kalau diamati lanjut Khambali, konteks terdekat diterbitkannya Perppu ini adalah isu pembubaran HTI. Namun Perppu Nomor 2/2017 menurutnya juga akan mengancam semua ormas bahkan yayasan maupun LSM.

“Perubahan paling signifikan adalah pada Pasal 59, di mana sejumlah ketentuan tentang hal-hal yang dilakukan ormas semakin spesifik. Menurut saya Perppu 2/2017 terlalu banyak larangan,” tegas doktor hukum pidana tersebut.

Diakuinya syarat penerbitan Perppu ini belum terpenuhi. Syarat penetapan Perppu sesuai Pasal 22 Ayat 1 UUD 1945 menyebut bahwa, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Perppu.

“Nah saya tidak melihat hal ihwal kegentingan yang memaksa ini,” tegasnya.

(maf)

https://nasional.sindonews.com/read/1220823/13/dituduh-anti-pancasila-apa-salah-ormas-islam-ke-rezim-jokowi-1500044009   Ainun Nadjib  Jum’at, 14 Juli 2017 – 21:53 WIB

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *