Menggugat Komite Sekolah

 507 total views,  2 views today

Keberadaan Komite Sekolah (Komite) sering sekadar sebagai “tukang stempel” setiap kebijakan yang dibuat oleh (kepala) sekolah, terutama untuk menarik dana orangtua siswa. Sehingga Komite sering dianggap sebagai masalah baru bagi orangtua murid karena menjadi aktor utama dibalik mahalnya biaya sekolah.

Sebagaimana disinyalir oleh Sdr. Warjan, S.Pd., M.M., sekretaris Dewan Pendidikan Kabupaten (DPK) Kebumen, setidak-tidaknya, ada 3 (tiga) macam Komite, ialah (1) Komite “tukang stempel”, (2) Komite yang memposisikan sebagai oposan sekolah; (3) Komite yang seperti diharapkan Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 (Admin: telah diganti oleh Permendikbud Nomor 075/2016)

Pembentukan Komite (dan Dewan Pendidikan) sebagaimana dimaksud Kepmendiknas Nomor 044/U/2002 bertujuan mewadahi, menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan (sekolah). Juga untuk meningkatkan tanggung-jawab dan peran-serta aktif dari seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan, sertaa menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam penyelenggaraan serta pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.

Sangat jelas bahwa tujuan pembentukan Komite tidak untuk menjadi “tukang stempel”, “debt collector”, maupun “oposan”. Melainkan mengganti berbagai peran yang dulunya dikuasai oleh pemerintah sehingga pengelolaan sekolah bisa lebih partisipatif, transparan, akuntabel, dan mencerminkan kebutuhan stakeholder-nya. Artinya, justru keberadaan Komite seharusnya bisa menekan terjadinya kemungkinan berbagai penyimpangan terutama hal keuangan, penyimpangan mana adalah penyebab mahalnya biaya sekolah.

Penyebab Lemahnya Peran Komite Sekolah

Faktor yang menyebabkan peran Komite lemah, antara lain: (1) Sosialiasi fungsi dan peran Komite yang tidak cukup; (2) Kekeliruan pemahaman pihak sekolah terhadap keberadaan Komite; (3) Sikap apatis (masa bodoh) orangtua murid terhadap keberadaan Komite; dan (4) Komite  dibentuk oleh pihak sekolah.

Pertama, pembentukan Komite merupakan kebijakan baru pemerintah, seharusnya disosialisasikan kepada seluruh komponen pendidikan (sekolah dan orangtua murid) dengan cukup dan strategis. Namun yang terjadi adalah sosialisasi dilakukan dengan model yang buruk dan tidak paralel dengan isu tujuan pembentukan Komite. Sosialisasi model top-down yang bersifat birokratis, dari Depdiknas Pusat ke tingkat provinsi kemudian ke tingkat kabupaten/kota, berikutnya ke tingkat kecamatan dan/atau sekolah, berbentuk penataran yang diharapkan kepala sekolah mengerti dan selanjutnya menatar guru-guru di sekolah mereka masing-masing. Model sosialisasi semacam itu tentu saja tidak menyentuh masyarakat yang tidak masuk dalam jalur birokrasi. Celakanya sosialisasi untuk masyarakat seringkali dilakukan melalui mass media berbentuk iklan yang berlangsung dengan singkat, cepat, tidak jelas, ataupun salah penggambaran.

Kedua, sosialisasi yang tidak efektif mengakibatkan pemahaman pihak sekolah terhadap Komite menjadi keliru.

Ketiga, kultur yang ada seringkali menyudutkan posisi murid dan orangtuanya agar mengambil sikap mengalah dan diam. Mudah dijumpai, seorang orangtua murid yang kritis, justru berakibat fatal di bidang prestasi akademis anaknya (murid). Hal tersebut mengakibatkan para orangtua murid menjadi apatis (masa bodoh). Mereka lebih mengambil sikap asal masih bisa mbayar mending diam.

Keempat, (kepala) sekolah membentuk komite sendiri dengan cara main-tunjuk, yang penting agar dianggap telah menjalankan program pemerintah, karena pembentukan komite merupakan keharusan bagi setiap sekolah. Mudah dijumpai, ada seseorang yang menjadi anggota (bahkan Ketua) komite di beberapa sekolah, karena ditunjuk, katanya.

Pemberdayaan Komite Sekolah

Berangkat  dari memahami lemahnya komite, maka untuk memberdayakan (menguatkan) komite yang paling pertama harus dilakukan adakan sosialisasi peran dan fungsi komite secara luas, efektif, dan strategis. Dengan masyarakat luas, stakeholder pendidikan, dan pendek kata semua pihak memahami peran dan fungsi komite, maka langkah berikutnya adalah bersifat teknis yakni bagaimana komite itu sendiri melaksanakan peran dan fungsinya sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, khususnya Kepmendiknas Nomor 044/U/2002.

Pertama, bahwa Komite berperan sebagai pemberi pertimbangan (advisory), artinya Komite berfungsi memberikan masukan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada sekolah mengenai: (1) Kebijakan dan program pendidikan, (2) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS), (3) Kriteria kinerja sekolah, (4) Kriteria tenaga kependidikan, (5) Kriteria fasilitas pendidikan, dan (6) Hal-hal lain yang terkait dengan pendidikan.

Kedua, bahwa komite berperan sebagai pendukung (supporting), artinya komite mempunyai fungsi mendorong orangtua murid dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pendidikan, menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan pendidikan, dan mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu.

Ketiga, bahwa komite berperan sebagai pengontrol (controlling), artinya komite melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, penyelenggaraan, dan keluaran (output) pendidikan.

Keempat, bahwa komite berperan sebagai mediator, artinya komite berfungsi melakukan kerjasama dengan masyarakat, serta menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan, dan berbagai kebutuhan pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.

Disamping itu, agar komite berdaya diperlukan dukungan fasilitas organisasi yang memadai yang berupa:

  1. Sumber Daya Manusia (SDM), antara lain: (1) Pengurus dan anggota komite seharusnya terdiri dari orang-orang yang memiliki kriteria pinter (intelektual), bener (moral), dan kober (punya waktu luang); (2) Tenaga administrasi dan keuangan.
  2. Prasarana fisik kantor, antara lain: (1) Ruang kantor (bisa di sekolah); (2) Meja kursi rapat; (3) Papan tulis dan papan data.
  3. Administrasi dan keuangan, antara lain: (1) Agenda dan file surat masuk dan keluar; (2) Daftar hadir rapat-rapat; (3) Notulen rapat; (4) Buku kas; (5) Rekening bank; (6) RAPBS.
  4. Data dan dokumen, antara lain: (1) Dokumen AD/ART; (2) Panduan Umum; (3) Acuan Operasional; (4) Kepmendiknas Nomor 044/U/2002; (5) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas; (6) Data sekolah; (7) Data orangtua murid; (8) Data Dunia usaha/industri; (9) Data hasil belajar murid.

Dengan demikian, diharapkan komite tidak sebagai “tukang stempel”, “debt collector”, apalagi “oposan”. Dan jangan sampai terjadi, bahwa komite menjadi solusi bagi pemerintah atas ketidakmampuannya dalam menyediakan dana pendidikan, tetapi justru menjadi masalah bagi masyarakat.

Karena pendidikan adalah tiangnya bangsa dan negara. Apabila pendidikan kuat maka kuatlah bangsa dan negara, sebaliknya apabila pendidikan lemah pertanda akan datangnya kehancuran suatu bangsa dan negara.

Semoga bermanfaat. 

Penulis adalah Ketua Komite SMP Negeri 7 Kebumen periode 2002-2007, dan anggota Dewan Pendidikan Kabupaten Kebumen periode 2002-2007, berprofesi sebagai Advokat dan Dosen Fakultas Hukum.

Artikel ini pernah publish di Majalah Bulanan PROSPEK terbitan DPK Kab Kebumen.