Kedaruratan Kesehatan masyarakat

 461 total views,  4 views today

Merespons wabah Covid-19, dalam satu hari tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah mengeluarkan tiga regulasi sekaligus, yakni: Kepres Nomor 11/2020, Perppu Nomor 1/2020; dan PP Nomor 21/ 2020.

Kepres Nomor 11/2020, Presiden telah menetapkan bahwa Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Covid-19 (Corona virus disease 2019) atau lebih dikenal dengan Corona pertama kali diidentifikasi pada Desember 2019 di Wuhan, ibukota provinsi Hubei China. Sejak itu Covid-19 menyebar secara global, mengakibatkan pandemi Covid-19 yang berkelanjutan.

Pasien positif virus corona di seluruh dunia telah menembus 1 juta kasus. Worldometers menyatakan pada 3 April 2020 jumlah kasus positif Covid-19 telah mencapai angka 1.018.107 orang, sembuh sebanyak 213.218 orang, meninggal sebanyak 53.251 orang.

Dari keseluruhan jumlah tersebut, terdapat 5 negara dengan jumlah kasus terbanyak secara global, yakni Amerika Serikat, Italia, Spanyol, Jerman, China (www.kompas.com). Tanggal 8 April 2020, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia terus merangkak naik. Bersyukur angka kesembuhan juga mengalami kenaikan, namun kasus kematian akibat Covid-19 ini masih ada (www.merdeka.com).

Melihat pertambahan jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia menunjukkan sudah menjadi bencana.

Berdasarkan UU Nomor 24/2007 Tentang Penanggulangan Bencana, definisi bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non-alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

UU Nomor 24/2007 juga mendefinisikan mengenai bencana alam, bencana non-alam, dan bencana sosial.

Kepres Nomor 11/2020, Presiden telah menetapkan bahwa Covid-19 sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat.

Menurut Pasal 1 angka 2 UU 6/2018, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Berdasarkan UU Nomor 6/2018, upaya yang harus dilakukan Pemerintah dalam menghadapi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dapat berupa: 1. Karantina Rumah; 2. Karantina Wilayah; 3. Karantina Rumah Sakit; 4. Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Pemberlakukan PSBB ini memang berbeda konsekuensi yuridisnya dengan Kekarantinaan. 

Berdasarkan Pasal 52 dan Pasal 55 UU Nomor 6/2018 mengamanatkan bahwa selama penyelenggaraan Karantina, kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam Karantina menjadi tanggung-jawab Pemerintah.

Sedangkan dalam pemberlakuan PSBB tidak ada perintah UU Nomor 6/2018 yang mewajibkan Pemerintah memenuhi kebutuhan hidup dasar bagi orang dan makanan hewan ternak yang berada dalam PSBB. Pilihan tersebut mungkin karena tidak tersedianya anggaran yang cukup manakala diberlakukan Karantina.

Pasal 27 ayat (1) Perppu Nomor 1/2020 (sekarang telah menjadi UU Nomor 2/2020) berbunyi: Biaya yang telah dikeluarkan Pemerintah dan/atau lembaga anggota KSSK dalam rangka pelaksanaan kebijakan pendapatan negara termasuk kebijakan di bidang perpajakan, kebijakan belanja negara termasuk kebijakan di bidang keuangan daerah, kebijakan pembiayaan, kebijakan stabilitas sistem keuangan, dan program pemulihan ekonomi nasional, merupakan bagian dari biaya ekonomi untuk penyelamatan perekonomian dari krisis dan bukan merupakan kerugian negara.

Artinya, Pasal 27 ayat (1) menentukan bahwa segala uang yang dikeluarkan adalah biaya ekonomi, sehingga bukan merupakan kerugian negara.

Pasal 27 ayat (2) berbunyi: Anggota KSSK, Sekretaris KSSK, anggota sekretariat KSSK, dan pejabat atau pegawai Kementerian Keuangan, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, serta Lembaga Penjamin Simpanan, dan pejabat lainnya, yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini, tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana jika dalam melaksanakan tugas didasarkan pada iktikad baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Artinya, Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa semua pejabat keuangan memiliki kekebalan hukum.

Pasal 27 ayat (3) berbunyi: Segala tindakan termasuk keputusan yang diambil berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini bukan merupakan objek gugatan yang dapat diajukan kepada peradilan tata usaha negara.

Itu artinya, bahwa Pasal 27 ayat (3) ini mengatur bahwa semua kebijakan keuangan yang dikeluarkan berdasarkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 bukan merupakan obyek gugatan di PTUN.

Sekarang kita ambil hikmah dari kejadian bencana non-alam Covid-19, karena diberlakukan Work from Home (WfH) dan Stay at Home (SaH) antara lain: jadi memiliki banyak kesempatan untuk berkumpul bersama keluarga, beribadah bersama keluarga, Menjaga kebersihan dengan mencuci tangan dan mandi kini terasa mutlak harus.

Do’a adalah harapan, dan ikhtiar menjaga physical distancing dan social distancing adalah upaya untuk mewujudkan harapan. Tidak perlu merasa khawatir yang berlebihan, namun sekaligus jangan sampai terjebak dalam rasa takabur.

Ingat Rasulullah Muhammad saw sebagai manusia yang paling dekat dengan Allah swt, beliau bersembunyi di Gua Tsur dari kejaran kafir Quraisy. Tentu bukan karena takut atau pengecut, melainkan karena risalah agama Islam harus sampai kepada generasi berikutnya. Khalifah Umar ra pernah menghindari kampung yang terkena wabah (tha’un). Tentu bukan karena dia takut atau pengecut, namun dia berpendapat bahwa berlarilah dari takdir buruk ke takdir yang baik.

Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *