Criminal Justice System

 345 total views,  4 views today

Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana) merupakan suatu usaha untuk memahami serta menjawab pertanyaan apa tugas hukum pidana di masyarakat dan bukan sekedar bagaimana hukum pidana di dalam undang-undang dan bagaimana hakim menerapkannya. Di Indonesia, Sistem Peradilan Pidana, setelah berlakunya UU No. 8/1981 tentang Hukum Acara Pidana mempunyai 4 (empat) komponen (sub sistem), yaitu:

  1. Sub sistem Kepolisian;
  2. Sub sistem Kejaksaan;
  3. Sub sistem Pengadilan;
  4. Sub sistem Lembaga Pemasyarakatan. .

Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana) mulai bekerja pada saat adanya laporan kejahatan dari masyarakat, dan kemudian Polisi melakukan penangkapan, seleksi, penyelidikan, penyidikan, dan membuat Berita Acara Pemeriksaan. Selanjutnya ketika pemeriksaan dinyatakan lengkap dan cukup bukti diteruskan kepada Kejaksaan, sebaliknya apabila dinyatakan tidak cukup bukti (tidak lengkap), maka tersangka dikembalikan kepada masyarakat, dan dibuat surat pemberhentian penyidikan (SP3).

Jaksa mengadakan seleksi lagi terhadap pelaku dan mengadakan pendakwaan dan penuntutan. Pelaku yang dinyatakan cukup bukti dan lengkap berkas pemeriksaannya diajukan ke Pengadilan. Sebaliknya apabila dinyatakan tidak cukup bukti, maka tersangka dikembalikan kepada masyarakat, dan dikeluarkan Surat Penghentian Penyidikan (SP3).

Di Pengadilan pun dilakukan hal yang sama, yakni apabila Terdakwa tidak terbukti bersalah dibebaskan atau dilepaskan, sedang yang terbukti melakukan kejahatan diserahkan ke Lembaga Pemasyarakatan sebagai instansi terakhir yang melakukan pembinaan terhadap si terhukum (terpidana).

Sebagai suatu sistem, Sistem Peradilan Pidana yang bertujuan untuk menanggulangi kejahatan (Suppression of crime) di dalam perjalanannya mengalami masalah-masalah yang bukan saja disebabkan tidak terdapatnya kerjasama di antara sub sistem, tetapi tidak kalah besarnya pengaruh peraturan perundang-undangan yang memberikan kekuasaan maupun wewenang yang melampaui kemampuan personil, administratif, serta profesionalisme tiap sub sistem, dan hal ini berakibat lebih jauh, yaitu terhambatnya proses peradilan pidana yang sederhana, cepat, dan biaya murah.

Semoga bermanfaat.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *