648 total views,  2 views today

Abstract

The Republic of Indonesia is a unitary state in the form of a republic, sovereignty belongs to the people and the law is not based on power alone. Sovereignty belongs to the people, the highest authority is the people. To enforce the law, Article 24 paragraph (2) of the 1945 Constitution specifies that judicial power exercised by a Supreme Court and judicial bodies underneath it in the public courts, religious courts, military courts, administrative courts, and by a Constitutional Court. Agencies whose functions related to the judicial authorities set out in the Act. Act No. 48 of 2009 on Judicial Power, is based on the interests of the people.

Keywords:      politics of law, the statute of judicial power, the interests of the people.

Abstrak

Negara Republik Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka. Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Untuk menegakkan hukum, Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Badan-badan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, apakah berbasis kepada kepentingan rakyat.

Kata kunci: politik hukum, undang-undang kekuasaan kehakiman, kepentingan rakyat.

Pendahuluan

UUD 1945 yang telah diamandemen menegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) bahwa Negara Indonesia ialah negara kesatuan yang berbentuk republik. Ayat (2) menentukan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Sedangkan ayat (3) menentukan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Dari ketiga ayat dalam Pasal 1 UUD 1945 tersebut dapat disimpulkan bahwa Negara Indonesia merupakan negara kesatuan yang berbentuk republik, kedaulatan berada di tangan rakyat dan berdasarkan hukum (rechtsstaat), bukan berdasarkan atas kekuasaan belaka (machtsstaat).

Negara kesatuan adalah negara yang tidak tersusun dari beberapa negara, seperti halnya dalam negara federasi, melainkan negara itu sifatnya tunggal. Hanya ada satu negara, tidak ada negara di dalam negara. Di dalam negara kesatuan itu juga hanya ada satu pemerintahan, yaitu pemerintahan pusat yang mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam segala lapangan pemerintahan. Pemerintahan pusat inilah yang pada tingkat terakhir dan tertinggi dapat memutuskan segala sesuatu di dalam negara tersebut.[1]

Kedaulatan berada di tangan rakyat, berarti pemegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Rousseau mengatakan, bahwa oleh karena penguasa mendapatkan kekuasaannya dari rakyat, maka yang mempunyai kekuasaan tertinggi itu adalah rakyat. Jadi yang berdaulat adalah rakyat. Penguasa hanya merupakan pelaksana dari sesuatu hal yang telah diputuskan atau dikehendaki oleh rakyat.[2] Menurut Rousseau, kekuasaan penguasa itu bersifat pinjaman, karena pada waktu individu-individu itu mengadakan perjanjian masyarakat, mereka tidak menyerahkan hal-hak atau kekuasaannya kepada penguasa, tetapi mereka menyerahkan kehendaknya atau kemauannya kepada masyarakat, yang merupakan kesatuan tersendiri, yang timbul karena perjanjian masyarakat tersebut. Oleh karena itu masyarakat tersebut sebagai suatu kesatuan mempunyai kemauan umum yang oleh Rousseau disebut volonte generale. Kemauan umum dari masyarakat inilah yang merupakan kekuasaan tertinggi, yang menentukan putusan terakhir dan tertinggi, dan dinamakan kedaulatan. Dengan demikian ternyatalah bahwa yang memiliki kedaulatan itu rakyat.[3]

Rousseau juga mengatakan bahwa masyarakat itu hanya dapat menyerahkan kekuasaannya kepada penguasa, sedangkan kedaulatannya tidak dapat diserahkan kepada siapapun juga. Kedaulatan tetap ada pada masyarakat atau rakyat. Karenanya sifat kekuasaan penguasa hanya melaksanakan kehendak umum itu. Penguasa hanya merupakan wakil dari rakyat. Apabila penguasa itu mengadakan tindakan yang bertentangan atau menyimpang dari kemauan rakyat atau kemauan umum, maka rakyat dapat mengganti penguasa itu dengan penguasa yang baru.[4]

Kedaulatan rakyat di Negara Indonesia dilakukan oleh MPR yang terdiri atas anggota DPR dan anggota DPD. Mereka dipilih melalui pemilihan umum. Di era reformasi, pasca amandemen UUD 1945, rakyat yang diwakili oleh anggota DPR dan anggota DPD dipilih oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum legislatif. Sedangkan Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum Presiden/Wakil Presiden, sebagaimana amanat Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, yang berbunyi: “Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam suatu pasangan secara langsung oleh rakyat.”

DPR merupakan lembaga yang memegang kekuasaan membentuk UU, sesuai dengan Pasal 20 ayat (1) UUD 1945. Dalam Pasal 5 ayat (2) dinyatakan bahwa Presiden berhak mengajukan rancangan UU kepada DPR. Pasal 21 ayat (1) menyatakan bahwa anggota DPR berhak mengajukan usul rancangan UU. Akan tetapi, menurut Pasal 21 ayat (2), apabila rancangan tersebur, meskipun disetujui oleh DPR, tidak disahkan oleh Presiden, maka rancangan tersebut tidak boleh dimajukan lagi dalam persidangan DPR pada masa itu.

Pasal 20 ayat (2) mengatur bahwa setiap rancangan UU dibahas oleh DPR dan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama. Ayat (4) mengatur bahwa Presiden mengesahkan rancangan UU yang telah disetujui bersama untuk menjadi UU. Ayat (5) menentukan bahwa dalam hal rancangan UU yang telah disetujui bersama tersebut tidak disahkan oleh Presiden dalam waktu 30 (tiga puluh) hari semenjak rancangan Undang-undang tersebut disetujui, maka rancangan UU tersebut sah menjadi UU dan wajib diundangkan.

Tap MPR Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan, yang menggantikan Tap MPRS Nomor XX/MPRS/1966 tentang Memorandum DPR-GR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundangan Republik Indonesia, menyebutkan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia, sebagai berikut:

  1. Undang-Undang Dasar 1945.
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.
  3. Undang-undang.
  4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perpu).
  5. Peraturan Pemerintah.
  6. Keputusan Presiden.
  7. Peraturan Daerah.

UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Bab III Pasal 7 ayat (1), menyebutkan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terdiri atas:

  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
  3. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
  4. Peraturan Pemerintah;
  5. Peraturan Presiden;
  6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
  7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Sebagai sebuah negara hukum, Negara Indonesia harus menegakkan hukum, yakni hukum sebagaimana disebutkan oleh UU Nomor 12 Tahun 2011. Oleh karenanya, pembuatan hukum (in casu Undang-undang) oleh wakil-wakil rakyat, baik yang ada di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, maka hukum tersebut harus bernuansa kerakyatan, atau bersifat aspiratif dan responsif. Hukum responsif akan menghasilkan hukum yang bersifat responsif terhadap tuntutan-tuntutan berbagai kelompok sosial dan individu dalam masyarakatnya.[5] Sehingga dengan demikian, law implementation hukum di Indonesia seharusnya tidak mengalami hambatan, karena sebagaimana dikatakan oleh Suyono Suyanto mengenai teori efektivitas hukum terletak pada: hukum itu sendiri (substansi), penegak hukum, sarana prasarana, partisipasi masyarakat, dan budaya.[6] Karena hukum di Negara Indonesia berakar dari rakyat, maka seharusnya muaranya juga kepada rakyat.

Tahapan hukum dalam law making process harus berakar dari rakyat dan muaranya ditujukan untuk kepentingan rakyat. Dalam tahapan legal product harus terpenuhi syarat-syarat, sebagaimana dikatakan oleh Soehino, sebagai berikut:[7] suatu produk yang merupakan hasil karya Badan Pembentuk Undang-undang seperti tersebut di atas supaya secara formal berbentuk Undang-undang harus memperhatikan syarat-syarat:

  1. Tata cara pembentukannya harus melalui prosedur yang telah ditentukan, sejak mempersiapkan rancangan Undang-undang sampai penandatanganan/pengesahan Undang-undang;
  2. Dituangkan dalam bentuk yang telah ditentukan;
  3. Diundangkan sebagaimana mestinya, yaitu menurut bentuk dan cara yang telah ditentukan untuk itu.

Dengan demikian tahapan law implementation tentunya tidak akan mengalami hambatan, yang selanjutnya dalam tahapan law enforcement juga relatif tidak akan menemui masalah. Dengan kata lain, hukum tersebut efektif.

Untuk menegakkan hukum, UUD 1945 dalam Pasal 24 ayat (1) menentukan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk mengelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Ayat (3) pasal ini menentukan bahwa badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam UU. Sedangkan dalam Penjelasannya dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu, harus diadakan jaminan dalam UU tentang kedudukan para hakim.

Ada banyak UU, setidak-tidak banyak UU yang harus dibuat dan disesuaikan, yang berkaitan langsung dengan kekuasaan kehakiman disamping UU mengenai kekuasaan kehakiman itu sendiri, antara lain:

  1. Undang-undang mengenai Mahkamah Agung Republik Indonesia;
  2. Undang-undang mengenai badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia, yakni:
  3. Undang-undang mengenai peradilan umum;
  4. Undang-undang mengenai peradilan agama;
  5. Undang-undang mengenai peradilan militer;
  6. Undang-undang mengenai peradilan tata usaha negara;
  7. Undang-undang mengenai Mahkamah Konstitusi.

Rumusan Masalah

Penulis akan membatasi pembahasannya mengenai UU mengenai kekuasaan kehakiman, khususnya UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dengan rumusan masalah, sebagai berikut:

  1. Apa tujuan yang diinginkan oleh UU Nomor 48 Tahun 2009?
  2. Apakah terdapat konsistensi antara tujuan yang diinginkan dengan isi yang ada di dalam pasal-pasal UU Nomor 48 Tahun 2009?
  3. Apakah UU Nomor 48 Tahun 2009 berbasis kepada kepentingan rakyat?

Politik Hukum UU Kekuasaan Kehakiman

Kekuasaan kehakiman dalam perjalanan sejarah hukum Indonesia diatur oleh UU yang berubah-ubah dan berganti-ganti. Hal tersebut dapat dipahami seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia. Kekuasaan kehakiman sebagai sebagai pemegang kekuasaan yudikatif merupakan salah satu pilar, disamping eksekutif dan legislatif. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar yang sangat memegang peranan strategis dalam kehidupan bangsa dan negara Indonesia sebagai suatu negara hukum. Karena hukum dapat dijadikan sebagai alat justifikasi atau legalisasi kebijakan eksekutif, maupun sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan pribadi anggota legislatif.

Mahfud mengatakan bahwa hukum sebagai produk politik. Karenanya muncul pertanyaan tentang hubungan kausalitas antara hukum dan politik, atau pertanyaan tentang apakah hukum yang mempengaruhi politik ataukah politik yang mempengaruhi hukum. Paling tidak akan ada tiga macam jawaban yang dapat menjelaskannya. Pertama, hukum determinan atas politik dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur oleh dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Kedua, politik determinan atas hukum, karena hukum merupakan hasil atau kristalisasi dari kehendak-kehendak politik yang saling berinteraksi dan (bahkan) saling bersaingan. Ketiga, politik dan hukum sebagai subsistem kemasyarakatan berada pada posisi yang derajat determinasinya seimbang antara yang satu dengan yang lain, karena meskipun hukum merupakan produk keputusan politik tetapi begitu hukum ada maka semua kegiatan politik harus tunduk pada aturan-aturan hukum.[8]

Politik Hukum

Politik hukum artinya pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya, dan mengenai arah kemana hukum hendak diperkembangkan.[9] Politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah Indoensia yang meliputi: pertama, pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaruan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai degan kebutuhan; kedua, pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Dari pengertian tersebut terlihat politik hukum mencakup proses pembuatan dan pelaksanaan hukum yang dapat menunjukkan sifat dan ke arah mana hukum akan dibangun dan ditegakkan.[10]

Kusumadi Pudjosewojo mengatakan bahwa hal-hal tentang hukum yang akan datang itu letaknya dalam lapangan politik hukum.[11] Bellefroid berpendapat bahwa politik hukum sebagai terjemahan rechtspolitiek, yaitu bagian dari ilmu hukum yang meneliti perubahan hukum yang berlaku yang harus dilakukan untuk memenuhi tuntutan baru kehidupan masyarakat.[12] Lemaire mengatakan bahwa politik hukum merupakan bagian dari kebijakan legislatif. Politik hukum mengkaji bagaimana penetapan hukum yang seharusnya (ius constituendum).[13]

Politik hukum mengkaji latar-belakang pemikiran terjadinya suatu ketentuan hukum dari suatu kenyataan yang ada. Politik hukum mengkaji pengaruh das Sein pada das Sollen. Keseluruhan kajian ilmu pengetahuan hukum yang menyangkut das Sollen dan das Sein itu dapat digambarkan, sebagai berikut: das Sein à das Sollen à das Sein.

Ilmu pengetahuan hukum yang mengkaji hubungan das Sein menjadi das Sollen adalah politik hukum. Ilmu pengetahuan hukum yang mengkaji isi dan arti das Sollen adalah dogmatika hukum. Adapun ilmu pengetahuan hukum yang mengkaji hubungan das Sollen menjadi das Sein adalah penerapan hukum. Politik hukum dalam mengkaji hubungan das Sein dengan das Sollen dengan demikian menelaah dua hal, yaitu:

  1. keadaan atau pemikiran masyarakat yang demikian menimbulkan ketentuan hukum yang bagaimana;
  2. keadaan atau pemikiran masyarakat yang bagaimana menimbulkan ketentuan hukum yang demikian.[14]

L.J. van Apeldorn lebih membatasi pengertian politik hukum pada hukum tertulis. Beliau menggunakan istilah politik perundang-undangan, yang diartikan sebagai menetapkan tujuan dan isi peraturan perundang-undangan.[15]

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa politik hukum adalah aktivitas untuk menentukan suatu pilihan mengenai tujuan dan cara-cara yang hendak dipakai untuk mencapai tujuan hukum dalam masyarakat. Politik hukum merupakan salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya dinamika masyarakat, karena politik hukum diarahkan kepada iure constituensdo, hukum yang seharusnya berlaku.[16]

Kotan Y. Stefanus menyimpulkan bahwa politik hukum mengandung arti kegiatan berdasarkan kekuasaan dalam negara berupa pengambilan keputusan, membuat kebijaksanaan, dan melakukan pembagian mengenai penentuan tujuan dan melaksanakan tujuan hukum tertulis dan hukum yang tidak tertulis.[17]

UU Nomor 19 Tahun 1964

Sebelum membahas UU mengenai kekuasaan kehakiman yang mutakhir yakni UU Nomor 48 Tahun 2009, terlebih dahulu akan dibahas UU mengenai kekuasaan kehakiman pasca Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yakni UU Nomor 19 Tahun 1964 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

Tujuan yang tersurat dalam konsideran UU Nomor 19 Tahun 1964 adalah untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam pasal 24 UUD 1945 (sebelum amandemen), perlu ditetapkan ketentuan pokok mengenai kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Pancasila sebagai Dasar Negara, alam Revolusi dan Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai Haluan Negara, serta pedoman-pedoman pelaksanaannya.

Dasar hukum yang dipergunakan untuk menetapkan UU Nomor 19 Tahun 1964 adalah:

  1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 24 UUD 1945.
  2. Tap MPRS Nomor I/MPRS/1960 dan Tap MPRS Nomor II/MPRS/1960.
  3. UUNomor 10 Prp Tahun 1960.
  4. Keputusan Presiden Nomor 239 Tahun 1964.

Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebelum diamandemen menentukan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut UU. Ayat (2) menyebutkan bahwa susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman itu diatur dengan UU. Kemudian dalam Penjelasannya dinyatakan bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah. Akan tetapi, Pasal 19 UU Nomor 19 Tahun 1964 menentukan bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan. Lebih lanjut dalam Penjelasan Pasal 19 UU Nomor 19 Tahun 1964 terlihat dengan jelas, bahwa antara konsideran, dasar hukum, serta isi yag terkandung di dalam pasal-pasal UU Nomor 19 Tahun 1964 tersebut saling bertentangan, dan bertentangan pula dengan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 beserta Penjelasannya.

Penjelasan Pasal 19 UU Nomor 19 Tahun 1964 menyatakan, sebagai berikut: Pengadilan adalah tidak bebas dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan kekuasaan membuat UU. Sandaran yang terutama bagi pengadilan sebagai alat Revolusi adalah Pancasila dan Manipol/Usdek. Segala sesuatu yang merupakan persoalan hukum berbentuk perkara-perkara yang diajukan, wajib diputus dengan sandaran itu dengan mengingat fungsi Hukum sebagai pengayoman. Akan tetapi ada kalanya, bahwa Presiden/Pemimpin Besar Revolusi harus dapat turun atau campur tangan baik dalam perkara perdata maupun dalam perkara pidana. Hal ini disebabkan karena adanya kepentingan-kepentingan Negara dan Bangsa yang lebih besar.

Tidak diadilinya seseorang, atau cara-cara maupun susunan Pengadilannya, mungkin dapat ditentukan oleh Presiden dalam hal itu. Akan tetapi, keadaan ini adalah keadaan perkecualian yang istimewa. Syaratnya jalan apabila kehormatan Negara dan bangsa yang sangat mendesak, memerlukan turun atau campur tangan Presiden. Memang jalan bisa dapat ditempuh. Presiden dapat menanti hingga perkara selesai diadili dan diputus dan baru kemudian memberi grasi. Akan tetapi mungkin jalan ini  terlalu panjang dan lama.

Itulah sebabnya bahwa dalam keadaan yang sangat mendesak, Presiden/Pemimpin Besar Revolusi diberi wewenang untuk turun atau campur tangan.

Penjelasan Pasal 20 ayat (1) UU Nomor 19 Tahun 1964 menyatakan bahwa Hakim adalah alat Revolusi. Sebagai alat Revolusi ia wajib mengenal Revolusi. Untuk mengenal Revolusi, ia tidak boleh memisahkan atau mengasingkan diri dari masyarakat. Ia tidak boleh takut, bahwa ia akan dituduh memihak. Ia memang memihak, akan tetapi memihak kepada Revolusi dan kebenaran. Hanya dengan terjun secara aktif dalam masyarakat, dengan aktif ikut serta dalam pergolakan masyarakat, dengan pula ikut serta membangun masyarakat yang adil dan makmur, ia akan mengenal, merasakan dan mampu menyelami perasaan keadilan rakyat. Dengan demikian ia akan dapat mengambil nilai-nilai hukum dan dengan demikian pula ia akan dapat menjalankan fungsi hukum sebagai pengayoman dengan sempurna. Padahal sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan bagian Umum, bahwa UU Nomor 19 Tahun 1964 ini merupakan induknya atau pedoman-pedoman bagi ketentuan-ketentuan lain yang hanya merupakan pelaksanaan daripadanya.

Berdasarkan UU Nomor 6 tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai UU dan Perpu, dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD 1945, UU Nomor 19 Tahun 1964 termasuk salah satu produk legislatif yang berbentuk UU yang ditinjau kembali.

UU Nomor 14 Tahun 1970

Dalam “Bagian Pembukaan” UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman menegaskan bahwa UU Nomor 19 Tahun 1964 tidak merupakan pelaksanaan murni dari Pasal 24 UUD 1945, karena memuat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga UU Nomor 19 Tahun 1964 dinyatakan tidak berlaku dengan UU Nomor 6 Tahun 1969. Akan tetapi saat tidak berlakunya ditetapkan pada saat UU yang menggantikannya mulai berlaku. Maka perlu segera ditetapkan UU baru mengenai ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Karenanya UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagai pengganti UU Nomor 19 Tahun 1964 isinya harus sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945.

Jadi UU Nomor 14 Tahun 1970 dibuat dengan tujuan:

  1. Dalam rangka pemurnian pelaksanaan UUD
  2. Untuk mengisi kekosongan hukum karena dicabutnya UU Nomor 19 Tahun 1964.
  3. Agar jalannya peradilan pada umunya tidak terhambat.

Pertanyaannya benarkah UU Nomor 14 Tahun 1970 telah memenuhi hal-hal yang menjadi tujuan tersebut?

Secara umum , menurut penulis, UU Nomor 14 Tahun 1970 sudah sesuai dengan tujuan dibuatnya UU tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi pasal dan penjelasannya. Akan tetapi, UU Nomor 14 Tahun 1970 masih menyisakan keraguan terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka guna menegakkan hukum dan keadilan. Karena masih terdapat pasal-pasal yang dapat mengganjal hal tersebut.

Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa badan-badan yang melakukan peradilan tersebut pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif dan finansiil ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan. Artinya, kekuasaan kehakiman sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970, bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Pengadilan dalam lingkungan: Peradilan Umum; Peradilan Agama; Peradilan Militer; Peradilan Tata Usaha Negara.

Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 tersebut menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman belum terlepas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif.

Akan tetapi, meskipun demikian ditetapkannya UU Nomor 14 Tahun 1970 sebagai pengganti UU Nomor 19 Tahun 1964 cukup menggembirakan, karena adanya kemajuan sikap dalam politik hukum yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat di dalam Penjelasan UU Nomor 14 Tahun 1970 angka 5, 6, 7, dan 10 berikut ini:

  1. Dalam Undang-undang ini ditjantumkan beberapa ketentuan-ketentuan pokok, jang memberi perlindungan hak-hak azasi manusia dalam bidang peradilan, sesuai dengan djiwa UUD 1945.

Untuk mendjamin terlaksananya maksud tersebut sampai mendapat hasil jang diharapkan perlu adanja penegak hukum dan keadilan selaku badan pelaksana, jang melakukan tugasnja seadil-adilnja dan tidak memihak. Untuk mendjaga, supaja keadilan didjalankan seobjektif-objektifnja dimuat dalam Undang-undang ini antara lain beberapa peraturan jang menentukan:

  1. diwadjibkannja supaja pemeriksaan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum oleh sekurang-kurangnja tiga orang Hakim, ketjuali apabila Undang-undang menentukan lain;
  2. diwadjibkannja kepadad Hakim jang masih terikat dalam hubungan kekeluargaan tertentu dengan tertuduh, Ketua, Hakim anggota lainnja, Djaksa atau Panitera dalam suatu perkara tertentu untuk mengundurkan diri dari pemeriksaan perkara itu;
  3. pemberian bantuan hukum kepada tersangka terutama semendjak seseorang dikenakan penangkapan dan atau penahanan;
  4. diadakannya kemungkinan untuk mengganti kerugian serta rehabilitasi seseorang jang ditahan, dituntut ataupun diadli tanpa alasasn jang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnja atau hukum jang diterapkannya.
  5. Pada hakekatnja segala sesuatu jang berhubungan dengan pelaksanaan tugas badan-badan penegak hukum dan keadilan tersebut baik/buruknja tergantung daripada manusia-manusia pelaksananja, in case pada Hakim, maka untuk itu perlulah dalam Undang-undang tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman ini ditjantumkan sjarat-sjarat jang senantiasa harus dipenuhi oleh seorang Hakim jaitu djudjur, merdeka, berani mengambil keputusan dan bebas dari pengaruh, baik dari dalam maupun dari luar.

Untuk memperoleh Hakim seperti tersebut di atas perlu ada kerdja sama serta konsultasi antara Mahkamah Agung dan Pemerintah chususnja dalam bidang pengangkatan, pemberhentian, pemindahan, kenaikan pangkat ataupun tindakan/hukuman administratif terhadap Hakim-hakim Pengadilan Umum, sebelum Pemerintah mengadakan pengangkatan, pemberhentian dan lain-lainnja.

Dengan demikian, chususnja dalam soal-soal kepegawaian jang bersangkutan dengan Hakim jang dilakukan oleh Pemerintah, Mahkamah Agung tidak akan ditinggalkan, bahkan akan didengar dan diikutsertakan.

Kerdja sama jang dapat berupa usul-usul, pertimbangan-pertimbangan ataupun saran-saran jang dapat diberikan oleh kedua badan tersebut setidak-tidaknja dapat mengurangi kemungkinan timbulnja subjektivisme, apabila soal-soal jang berhubungan dengan kepegawaian Hakim ditentukan dan dilakukan setjara eksklusif oleh satu badan dalam soal-soal pengangkatan, pemberhentian dan lain-lain.

Djaminan tersebut di atas kurang sempurna apabila tidak disertai dengan adanja peraturan-peraturan jang mendjamin kukuhnja kedudukan para Hakim, untuk mana Undang-undang ini mewadjibkan kepada Pemerintah untuk mengatur kedudukan, pangkat dan gadji para Hakim dengan peraturan jang tersendiri jang lebih mendjamin bahwa Hakim tidak akan dipengaruhi baik materiil maupun karena djabatan. Sedangkan sebagai sjarat bathinijah kepada para Hakim dalam mendjalankan keadilan oleh Undang-undang ini diletakkan suatu pertanggungan djawab, jang lebih berat dan mendalam dengan menginsjafkan kepadanja, bahwa karena sumpah djabatannja dia tidak hanja bertanggung djawab kepada hukum, kepada diri sendiri dan kepada rakjat, tetapi djuga bertanggung djawab kepada Tuhan Jang Maha Esa, jang dalam Undang-undang ini dirumuskan dengan ketentuan, bahwa peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN JANG MAHA ESA”.

  1. Penegasan bahwa peradilan adalah Peradilan Negara, dimaksudkan untuk menutup semua kemungkinan adanja atau akan diadakannja lagi Peradilan-peradilan Swapradja atau Peradilan Adat jang dilakukan oleh bukan badan Peradilan Negara. Ketentuan ini sekali-kali tidak bermaksud untuk mengingkari hukum tidak tertulis, melainkan hanja akan mengalihkan perkembangan dan penetrapan hukum itu kepada Peradilan-peradilan Negara.

Dengan ketentuan bahwa Hakim wadjib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum jang hidup dengan mengintegrasikan diri dalam masjarakat, telah terdjamin sepenuhnja bahwa perkembangan dan penetrapan hukum tidak tertulis itu akan berdjalan setjara wadjar.

  1. Agar pengadilan benar-benar mendjalankan keadilan demi memenuhi hasrat dari para pentjari keadilan, maka disamping kemungkinan untuk memohon pemeriksaan pada tingkat banding dan kasasi, dibuka pula kemungkinan untuk memohon penindjauan kembali terhadap putusan pengadilan jang telah memperoleh kekuatan hukum jang tetap.

Penindjauan kembali ini dilakukan apabila terdapat fakta-fakta atau keadaan-keadaan jang pada waktu mengadili dahulu belum diketahui.

UU Nomor 35 Tahun 1999

UU Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas UU Nomor 14 Tahun 1970 ditetapkan dengan pertimbangan bahwa UU Nomor 14 Tahun 1970, khususnya Pasal 11 ayat (1) perlu disesuaikan dengan tuntutan perkembangan keadaan. Demikian pula Pasal 22 harus diubah. Dalam UU Nomor 35 Tahun 1999, bahwa di antara Pasal 40 dan Pasal 41 UU Nomor 14 tahun 1970 disisipkan satu pasal yakni Pasal 40A yang berbunyi sebagai berikut: Dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, semua ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai pelaksanaan Pasal 11 atau yang berkaitan dengan Pasal 22 masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru.

Pasal 11 UU Nomor 14 Tahun 1970 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

  • Badan-badan peradilan sebagaimana dimaksud alam Pasal 10 ayat (1), secara organisatoris, administratif, dan finansial berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
  • Ketentuan mengenai organisasi, administrasi, dan finansial sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) untuk masing-masing lingkungan peradilan diatur lebih lanjut dengan Undang-undang sesuai dengan kekhususan lingkungan peradilan masing-masing.

Dengan ditetapkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 tersebut menggambarkan adanya politik hukum, bahwa perlu adanya reformasi di bidang hukum untuk mendukung penanggulangan krisis di bidang hukum. Salah satu agenda yang harus dijalankan adalah pemisahan yang tegas antar fungsi-fungsi yudikatif dari eksekutif. Pemisahan tersebut dilaksanakan dengan mengalihkan organisasi, administrasi, dan finansial badan-badan peradilan yang semula berada di bawah departemen-departemen menjadi berada di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.

Sebagaimana dikemukakan dalam Penjelasan bagian Umum UU Nomor 35 Tahun 1999, bahwa pembinaan lembaga peradilan yang selama ini dilakukan oleh eksekutif dianggap memberi peluang bagi penguasa melakukan intervensi ke dalam proses peradilan serta berkembangnya kolusi dan praktek-praktek negatif pada proses peradilan. Dengan ditetapkannya UU Nomor 35 Tahun 1999 dapat dilihat semangat penyelenggara negara untuk menciptakan kekuasaan kehakiman yang bersih dan berwibawa dalam rangka penegakan hukum dan keadilan karena Negara Indonesia adalah negara hukum yang berbentuk republik yang kedaulatan berada di tangan rakyat.

UU Nomor 4 Tahun 2004

UU Nomor 35 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku sejak disahkannya UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman pada tanggal 15 Januari 2004. Hal tersebut dinyatakan dalam Pasal 48 UU Nomor 4 Tahun 2004, yakni bahwa pada saat mulai berlakunya UU ini, maka UU Nomor 14 Tahun 1970 (Lembaran Negara RI Tahun 1970 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2951) sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3879) dinyatakan tidak berlaku.

Dilihat dari konsideran UU Nomor 4 Tahun 2004 dapat disimpulkan bahwa tujuan ditetapkannya UU Nomor 4 Tahun 2004 adalah untuk menyesuaikan dengan UUD 1945 setelah amandemen. Menurut UUD 1945 setelah diamandemen, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Tujuan hakikinya adalah menegakkan hukum dan keadilan di semua lini. Oleh karena UU Nomor 4 Tahun 2004 ditetapkan untuk menyesuaikan dengan UUD 1945, maka sepanjang tidak ada pembaharuan dalam UUD 1945, UU Nomor 4 Tahun 2004 tidak jauh berbeda dengan UU Nomor 14 Tahun 1970 jo UU Nomor 35 Tahun 1999.

UU Nomor 14 Tahun 1970 terdiri atas 42 (empat puluh dua) pasal atau menjadi 44 (empat puluh empat) pasal setelah diubah oleh UU Nomor 35 Tahun 1999, sedangkan UU Nomor 4 Tahun 2004 terdiri atas 49 pasal.

Pasal 1, Pasal 3, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 UU Nomor 14 Tahun 1970 sama dengan Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 2, Pasal 10 ayat (3), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 30, Pasal 31, Pasal 32, Pasal 34, dan Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 1970 tidak dipakai lagi. Pasal 11A UU Nomor 35 Tahun 1999 tidak dipakai lagi. Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 diganti. Pasal 4 UU Nomor 14 Tahun 1970 ditambahkan satu ayat, sehingga Pasal 4 UU Nomor 4 Tahun 2004 memiliki empat ayat. Pasal 5 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 diubah.

Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 14 Tahun 1970 dapat ditemukan isinya sama dengan Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 4 tahun 2004. Pasal 10 ayat (4) isinya sama dengan Pasal 11 ayat (4). Pasal 12 isinya sama dengan Pasal 14 ayat (1). Pasal 13 isinya sama dengan Pasal 15 ayat (1). Pasal 14 ayat (1) isinya sama dengan Pasal 16 ayat (1). Pasal 14 ayat (2) isinya sama dengan Pasal 16 ayat (2). Pasal 15 ayat (1), (2), (3), dan (4) isinya sama dengan Pasal 17 ayat (1), (2), (3), dan (4). Pasal 16 isinya sama dengan Pasal 18 ayat (1). Pasal 17 ayat (1), (2), dan (3) isinya sama dengan Pasal 19 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 18 isinya sama dengan Pasal 20. Pasal 19 isinya sama dengan Pasal 21 ayat (2). Pasal 20 isinya sama dengan Pasal 22. Pasal 21 isinya sama dengan Pasal 23 ayat (1). Pasal 23 ayat (1), (2), dan (3) isinya sama dengan Pasal 25 ayat (1), (2), dan (3). Pasal 24 isinya sama dengan Pasal 26. Pasal 25 isinya sama dengan Pasal 27. Pasal 27 ayat (1) dan (2) isinya sama dengan Pasal 28 ayat (1) dan (2). Pasal 28 ayat (1) isinya sama dengan Pasal 29 ayat (1) dan (2). Pasal 28 ayat (2) isinya sama dengan Pasal 29 ayat (3) dan (5). Pasal 28 ayat (3) isinya sama dengan Pasal 29 ayat (4). Pasal 29 isinya sama dengan Pasal 30 ayat (1) dan (2). Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) isinya sama dengan Pasal 36 ayat (1), (2), (3), dan (4). Pasasl 35 isinya sama dengan Pasal 37. Pasal 36 isinya sama dengan Pasal 38. Pasal 37 isinya sama dengan Pasal 39. Pasal 38 isinya sama dengan Pasal 40. Pasal 11 ayat (1) dan (2) yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 isinya sama dengan Pasal Pasasl 13 ayat (1) dan (3) UU Nomor 4 Tahun 2004. Pasal 22 yang diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 1999 isinya sama dengan Pasal 24 UU Nomor 4 Tahun 2004.

Beberapa pasal UU Nomor 4 Tahun 2004 yang berbeda sama sekali dibandingkan dengan UU Nomor 14 Tahun 1970 jo UU Nomor 35 Tahun 1999 adalah Pasal 2, Pasal 4 ayat (4), Pasal 5 ayat (2), Pasal 10 ayat (1), Pasal 11 ayat (2) dan (3), Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (2), Pasal 14 ayat (2), Pasal 15 ayat (2), Pasal 18 ayat (2), Pasal 19 ayat (4), (5), (6), Pasal 21 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), Pasal 29 ayat (6), Pasal 31, Pasal 32, Pasal 33, Pasal 24 ayat (1), (2), (3), Pasal 35, Pasal 41, Pasal 42 ayat (1), (2) , (3), (4), (5), Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 49.

Dengan demikian antara UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 35 Tahun 1999, dan UU Nomor 4 Tahun 2004 ternyata tidak banyak yang berbeda. Kecuali dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 ditambahkan mengenai:

  1. Segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi, dan finansial berada di bawah satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung.
  2. Adanya lembaga baru yang bernama Mahkamah Konstitusi, sebagaimana diatur dalam Pasal 2, 10 ayat (1) , Pasal 12 ayat (1) dan (2), Pasal 13 ayat (1), dan Pasal 14 ayat (2).
  3. Adanya lembaga baru yang bernama Komisi Yudisial, suatu lembaga yang bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
  4. Peradilan Syariah Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2).
  5. UU Nomor 48 Tahun 2009

UU Nomor 48 Tahun 2009

Tanggal 29 Oktober 2009, disahkan dan diundangkan UU Kekuasaan Kehakiman yang baru sebagai pengganti UU Nomor 4 Tahun 2004, ialah UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dinyatakan dalam Penjelasan UU Nomor 48 Tahun 2009, bahwa pada dasarnya UU Nomor 4 Tahun 2004 telah sesuai dengan perubahan UUD 1945, namun substansi UU tersebut belum mengatur secara komprehensif mengenai penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi, untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Selain pengaturan secara komprehensif, UU Nomor 48 Tahun 2009 juga untuk memenuhi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 005/PUU/2006 yang salah satu amarnya telah membatalkan Pasal 34 UU Nomor 4 Tahun 2004. Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut juga telah membatalkan ketentuan yang terkait dengan pengawasan hakim dalam UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial. UU Nomor 48 Tahun 2009 juga sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dan mewujudkan sistem peradilan terpadu (integrated justice system).

Hal-hal penting dalam UU Nomor 48 Tahun 2009 antara lain:

  1. Mereformulasi sistematika UU Nomor 4 Tahun 2004 terkait dengan pengaturan secara komprehensif dalam UU Nomor 48 Tahun 2009, misalnya adanya bab tersendiri mengenai asas penyelenggaraan kekuasaan kehakiman.
  2. Pengaturan umum mengenai pengawasan hakim dan hakim konstitusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kode etik dan pedoman perilaku hakim.
  3. Pengaturan umum mengenai pengangkatan dan pemberhentian hakim dan hakim konstitusi.
  4. Pengaturan mengenai pengadilan khusus yang mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tertentu yang hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
  5. Pengaturan mengenai hakim ad hoc yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman di bidang tertentu untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara.
  6. Pengaturan umum mengenai arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
  7. Pengaturan umum mengenai bantuan hukum bagi pencari keadilan yang tidak mampu dan pengaturan mengenai pos bantuan hukum pada setiap pengadilan.
  8. Pengaturan umum mengenai jaminan keamanan dan kesejahteraan hakim dan hakim konstitusi.

Kesimpulan

Kesimpulan dari pembahasan peraturan perundang-undangan mengenai kekuasaan kehakiman dalam perjalanan sejarah hukumnya, sebagai berikut:

  1. Tujuan yang diinginkan oleh UU kekuasaan kehakiman, sebagaimana tersurat dalam konsiderannya, baik dalam UU Nomor 19 Tahun 1964, UU Nomor 14 Tahun 1970, UU Nomor 35 Tahun 1999, dan UU Nomor 4 Tahun 2004, dan UU Nomor 48 Tahun 2009 adalah sama, yakni: untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 UUD 1945, bahwa kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan Pemerintah.
  2. Hubungan antara tujuan yang diinginkan dengan isi yang ada dalam pasal-pasal, sebagai berikut:
  3. UU Nomor 19 Tahun 1964, ternyata tidak terdapat konsistensi antara tujuan yang diinginkan dengan isi yang ada dalam pasal-pasalnya, karena jelas-jelas dalam Pasal 19 beserta Penjelasannya ditentukan bahwa demi kepentingan revolusi, kehormatan Negara dan Bangsa atau kepentingan masyarakat mendesak, Presiden dapat turun atau campur tangan dalam soal-soal pengadilan.
  4. UU Nomor 14 Tahun 1970, ternyata masih tidak terdapat konsistensi antara tujuan yang diinginkan dengan isi yang ada dalam pasal-pasalnya. Karena jelas-jelas Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 14 Tahun 1970 menentukan bahwa badan-badan yang melakukan peradilan tersebut Pasal 10 ayat (1) organisatoris, administratif, dan finansiil ada di bawah kekuasaan masing-masing Departemen yang bersangkutan. Dengan kata lain, kekuasaan kehakiman tersebut belum terlepas dan terpisah dari kekuasaan eksekutif.
  5. UU Nomor 35 Tahun 1999 mulai terlihat adanya konsistensi antara tujuan yang diinginkan dengan isi pasal-pasalnya. Akan tetapi, ketika undang-undang tersebut diundangkan belum diikuti dengan perubahan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai badan-badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman.
  6. UU Nomor 4 Tahun 2004 dan UU Nomor 48 Tahun 2009, terlihat adanya konsistensi antara tujuan yang diinginkan dengan isi pasal-pasalnya.
  7. Dalam hal UU mengenai kekuasaan kehakiman berbasis kepada kepentingan rakyat atau justru kepada penguasa dapat disimpulkan, sebagai berikut:
  8. UU Nomor 19 Tahun 1964 jelas berbasis kepada kepentingan penguasa, yakni untuk melanggengkan dan menguatkan kekuasaan penguasa. Dengan kata lain, UU Nomor 19 Tahun 1964 ditetapkan demi terpenuhinya kepentingan penguasa, bukan untuk kepentingan rakyat, dan bukan untuk kepentingan hukum dan keadilan.
  9. UU Nomor 14 Tahun 1970 masih berbasis kepada kepentingan penguasa. Kekuasaan yudikatif tidak dikehendaki lepas dari kekuasaan eksekutif. Akan tetapi, meskipun bertentangan dengan sifat dan bentuk negara Indonesia, sebagai negara hukum yang berbentuk republik dan kedaulatan ada di tangan rakyat, tetapi karena dikawal oleh kekuasaan yang otoriter dan represif, undang-undang tersebut mampu bertahan setidak-tidaknya selama 2 (dua) dasawarsa.
  10. UU Nomor 35 Tahun 1999 an sich responsif, berupaya menciptakan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bersih, dan berwibawa dengan menetapkan badan peradilan berada di dalam satu atap Mahkamah Agung, namun undang-undang lainnya yang mengatur secara khusus mengenai badan peradilan dimaksud belum mencerminkan niat baik tersebut. Dengan demikian, UU Nomor 35 Tahun 1999 masih menyisakan berbasis kepada kepentingan penguasa, belum sepenuhnya demi kepentingan rakyat.
  11. UU Nomor 4 Tahun 2004 dan UU Nomor 48 Tahun 2009 sebenarnya berbasis kepada kepentingan rakyat sebagai pencari keadilan. Akan tetapi, oleh karena UU tersebut tidak berdiri sendiri, karena undang-undang ini merupakan induk dan pedoman bagi ketentuan lain mengenai penyelenggaraan kekuasaan kekuasaan kehakiman, yakni undang-undang mengenai peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, mengenai Mahkamah Agung, dan mengenai Mahkamah Konsitusi. Apabila peraturan perundang-undangan yang disebutkan terakhir tersebut bertentangan atau tidak selaras dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 ini, akan tidak tercapailah tujuan penegakan hukum dan keadilan, dan nuansanya dapat diwarnai oleh kepentingan penguasa bukan kepentingan rakyat.

Saran

Saran yang perlu disampaikan disini adalah bahwa oleh karena UU Nomor 48 Tahun 2009 sebagai ius constitutum, seharusnya dibarengi oleh peraturan per-UU lainnya yakni semua bertujuan kepada penegakan hukum dan keadilan, terdapat konsistensi antara tujuan dan isi pasal-pasal, juga terdapat konsistensi dan korelasi yang sinergis antara peraturan perundang-undangan yang lain dengan UU Nomor 48 Tahun 2009 ini. Yang paling penting adalah baik UU Nomor 48 Tahun 2009 maupun peraturan per-UU lainnya mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus berbasis kepada kepentingan rakyat sebagai pemilik kedaulatan di Negara Republik Indonesia. (MK)

Daftar Pustaka

Attamimi, A. Hamid S., 1992, Teori Perundang-undangan Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar Universitas Indonesia.

————–, 1993, Hukum Tentang Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Kebijakan (Hukum Tata Pengaturan), Pidato Purna Bakti Guru Besar Unicersitas Indonesia.

Hartono Hadisoeprapto, 1996, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

Stefanus Y., Kotan, 1998, Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara, Yogyakarta: Penerbit Universitas Atma Jaya.

Kusumadi Pudjosewojo, 1990, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, cetakan keenam.

Mahfud MD, Moh, 2001, Politik Hukum Di Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES, cetakan kedua.

Mudjiono, 1991, Pengantar Ilmu Hukum Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

Rifai, Mien A., 2004, Pegangan Gaya Penulisan, Penyuntingan, dan Penerbitan Karya Ilmiah Indonesia, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cetakan keempat.

Ronny Kountur, 2004, Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis, Jakarta: Penerbit PPM, cetakan kedua.

Soehino, 1985, Hukum Tata Negara, Sumber-Sumber Hukum Tata Negara Indonesia, Yogyakarta: Liberty.

————–, 1996, Hukum Tata Negara, Teknik Perundang-undangan, Yogyakarta: Liberty, cetakan kedua.

————–, 1984, Asas-asas Hukum Tata Pemerintahan, Yogyakarta: Liberty.

Soediman Kartohadiprodjo, 1961, Pengantar Tata Hukum Di Indonesia, Djakarta: Pembangunan.

Subekti, 1992, Kekuasaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bandung: Alumni, cetakan kedua.

Sudikno Mertokusumo, 1996, Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, cetakan keempat.

Sugeng Ismanto, 2004, Bahan Kuliah Politik Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Magister Ilmu Hukum.

[1] Soehino, Ilmu Negara, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 224.

[2] Ibid, hal. 160.

[3] Ibid, hal. 121.

[4] Ibid.

[5] Moh. Mahfud MD, Politic Hokum Di Indonesia, LP3ES, Jakarta, hal. 23.

[6] Fatkhurrohman, Catatan Kuliah Politik Hukum Universitas Widyagama. Tanggal 21 Agustus 2004.

[7] Soehino, Hukum Tatanegara, Teknik Perundang-undangan, Liberty, Yogyakarta, hal.16.

[8] Moh. Mahfud MD, Op.Cit, hal. 8.

[9] Teuku Mohammad Radhie, Prisma No.6 Tahun ke II, Desember 1973, hal. 4, dalam Hartono Hadisoeprapto, Pengantar Tata Hukum Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1996, hal. 6.

[10] Moh. Mahfud MD, Op.Cit, hal. 9.

[11] Kusumadi Pudjosewojo, Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 16.

[12] Sugeng Istanto, Bahan Kuliah Politik Hukum Program Pasca Sarjana Universitas Gadjah Mada Magister Hukum Bisnis, hal. 4.

[13] Ibid.

[14] Ibid.

[15] Kotan Y. Stefanus, Perkembangan Kekuasaan Pemerintahan Negara, Penerbit Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 1998, hal. 11.

[16] Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum,  Alumni, Bandung, 1986, hal. 334.

[17] Kotan Y. Stefanus, Op.Cit, hal. 12.

mkhambali

By mkhambali

Author is a lecturer & lawyer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

error: Content is protected by mkhambali !!